REFMAL.ID.AMBON – Kualitas pendidikan di Maluku termasuk terendah di Tanah Air akibat ulah koruptor dan mewabahnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.
Oknum – oknum “pancuri kepeng” negara tersebut harus dihentikan sehingga tidak merusak dunia pendidikan di Maluku.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku, Farham Suneth kepada referensimaluku.id di Ambon, Jumat (17/5/2024).
Suneth meminta aparat penegak hukum dapat membasmi segala praktik KKN dan penyimpangan kekuasaan yang dilakoni oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maluku.
“Kualitas pendidikan Maluku makin ambruk dan berada di titik nadir, dan ini sebuah kondisi keperihatinan yang mendalam. Ke depan harus ada terobosan oleh Penjabat Gubernur Maluku terhadap SKPD yang bermasalah dan buruk kinerjanya dengan mencari sebuah formasi rekrutmen pejabat yang lebih kompetitif, dilandasi meritokrasi, bukan like dan dislike,” sarannya.
“Pendidikan kita makin terpuruk. Alokasi anggaran pendidikan tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikan kita. Masih banyak sekolah yang rusak, fasilitas pendidikan yang minim,kesejahteraan guru yang rendah terkhusus guru honorer.
Hal ini menurut saya tidak hanya disebabkan faktor manajemen kepemimpinan yang buruk dan tidak transparan namun lebih dari itu adalah adanya penyimpangan kekuasaan di mana adanya praktik berkuasa yang koruptif, kolusi dan nepotisme,” jelasnya.
“Oleh sebab itu kami Pemuda Muhammadiyah mendukung penuh langkah Polda Maluku dalam memberantas Korupsi. Maka dengan itu kami meminta Polda Maluku dalam ini Ditkrimsus Polda Maluku juga punya perhatian khusus untuk mengusut dugaan korupsi yang diduga dilakukan Kadis Pendidikan Maluku (Insun Sangadji,” tandasnya.
“Kami selaku Pemuda Muhammadiyah Maluku dan LBH Muhammadiyah tidak akan berkompromi dengan Kadis Pendidikan Maluku, sebab ada pihak dan oknum tertentu dari Disdikbud Maluku yang ingin mengajak kompromi, bahkan ada sebagian kader – kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang sudah terjerumus dalam permainan ini,” bebernya.
Suneth tegaskan kemiskinan di Maluku juga diakibatkan ulah koruptor. “Koruptur lah yang memotong tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dengan itu jangan berkompromi dan tolerir dengan para koruptor. Kami minta Aparat Penegak Hukum baik Kejaksaan Tinggi Maluku maupun Kepolisian Daerah Maluku harus terus berkomitmen dalam menegakkan hukum secara tegas dengan membongkar dan mengusut tuntas kasus-kasus korupsi pada Dinas Pendidikan Maluku. Hal ini bisa menjadi starting awal untuk membongkar kejahatan korupsi pada SKPD lainnya.
Ada banyak kasus monopoli proyek oleh segelintir orang yang ini juga harus dibongkar agar terang benderang,” serunya.
“Kita berharap ada upaya serius dari kejati Maluku atau Polda Maluku terhadap hal ini, sehingga penanganan kasus KKN di Dinas Pendidikan Maluku menjadi terang benderang. Karena Kami mendapat informasi, ada upaya penggembosan tehadap berbagai kasus korupsi yang ada di Maluku,termasuk di Dinas Pendidikan Maluku,” tegasnya. (RM-04)
Discussion about this post