REFMAL.ID,-AMBON- Bakal Calon (Bacalon) Walikota Tual Periode 2024-2029 Dr. Baharudin Farawowan, SH., MH.,,CMLC bersama tim dan pendukungnya menyambangi Rumah Perjuangan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tual, Selasa (7/5/2024).
Sesuai pantauan media ini, kehadiran BF di rumah perjuangan, diterima langsung oleh Ketua DPC PDIP Hamzah Ohoiwer, bersama Tim Penjaringan serta pengurus dan simpatisan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pendaftaran.
Dalam orasi politiknya, di hadapan pengurus dan simpatisan, BF menjelaskan, jauh sebelum Kota Tual lahir, laut telah menjadi ruang hidup bahkan ruang juang untuk mempertahankan kedaulatannya. Bagi orang Kei, laut adalah pemersatu suku, RAS, warna kulit dan kebudayaan yang datangnya dari luar kemudian bersatu padu menjadi ‘Ain ni Ain’ sebagaimana ‘Hukum adat Larvul Ngabal’ falsafah hidup orang basudara di Kepulauan Kei.
Lanjut BF, Tual Kepulauan (city of small islands) merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang terdiri dari 66 pulau, 13 pulau diantaranya berpenghuni, memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir yang indah permai karena dikelilingi pasir putih.
Melihat luas Kota Tual yang 98 persen adalah laut saya jadi teringat pesan Bung Karno pada saat membuka Institut Angkatan Laut (IAL) di Surabaya tahun 1953. Dalam pidatonya Bung Karno berpesan, “Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos di kapal. Bukan, tetapi bangsa pelaut dalam arti Cakrawati Samudera, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, armada niaga bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri,” kutip BF.
Menurut BF, pembangunan Kota Tual ke depan di butuhkan transformasi kultural dan struktural dalam menghadapi tantangan pembangunan Kota Tual yang berbasis Kelautan, Perikanan dan Kepulauan.
Pertama, transformasi paradigma dan komitmen dalam memandang laut Kota Tual sebagai halaman depan. Kebijakan Pemerintah Kota Tual haruslah mendukung pengelolaan sumber daya Kemaritiman yang memberikan dampak besar bagi peningkatan perekonomian Masyarakat.
Kedua, transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut Kota Tual yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Diperlukan penerapan prinsip-prinsip pengembangan industri kelautan berdasarkan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dengan mendorong pembangunan ekonomi yang berbabsis maritim, Pariwisata Bahari serta yang terpenting adalah menghadirkan investasi yang kreatif dan inovatif agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketiga, transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut Kota Tual sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, dan lestari. Pembangunan sudah seharusnya di arahkan ke Pesisir,Laut dan pulau-pulau terluar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Kota Tual.
Warisan budaya kemaritiman dari Tuhan dan Leluhur (Duad Nit) yang tercermin dalam kearifan lokal Masyarakat Kota Tual (Kepulauan Kei), adalah bentuk inisiasi dalam memandang laut sebagai ruang hidup yang harus dijaga kelestariannya.
“Kini sudah saatnya, Kota Tual menjadikan Laut sebagai sumber kejayaan. Dengan semangat Maren dan Marhaen mari katong panggayong sama-sama baku kele toma maju, kita harus bekerja sekeras-kerasnya menjadikan Kota Tual sebagai Kota Maritim yang handal di Provinsi Maluku, di Indonesia bahkan di Dunia Internasional,” cetusnya. (RM-04)
Discussion about this post