REFMAL.ID,,-AMBON- Terpaut delapan hari lagi Gubernur Provinsi Maluku, Murad Ismail (MI) akan purna tugas. Ia akan meninggalkan jabatannya tersebut pada 24 April 2024 pekan depan. Tatkala Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung Provinsi Maluku tahun 2018 lalu, harapan warga masyarakat Maluku di 11 kabupaten/kota begitu besar kepadanya, agar ia mampu membawa perubahan bagi provinsi, yang berjuluk seribu pulau ini ke arah yang lebih baik lagi, daripada figur Gubernur Provinsi Maluku sebelumnya.
Berkat upaya keras, bersama calon wakilnya dan partai politik pengusung, MI memenangkan Pilkada langsung Provinsi Maluku. Rupanya kebanyakan warga masyarakat Maluku, menginginkan figur baru, ketimbang memilih figure incumbent, yang makan asam garam dalam birokrasi Pemerintahan Provinsi Maluku. Sehingga mereka menjatuhkan pilihannya kepada eks petinggi ”hamba wet” itu. Pasalnya dinilai merupakan personality tegas, yang cocok dengan karakteristik daerah ini, dan memiliki kemampuan mengakselerasi pembangunan di Provinsi Maluku.
Dalam perkembangannya, harapan warga masyarakat di Provinsi Maluku, terhadap Gubernur MI belum sesuai. Dalam persepsi mereka agenda-agenda besar, yang merupakan plat form para Gubernur Provinsi Maluku terdahulu, seperti : menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), pembangunan Ambon New Port (ANP), dan relokasi ibu kota Provinsi Maluku dari Ambon ke Makariki Pulau Seram, tidak dapat direalisasikan oleh Gubernur MI. Padahal juga merupakan bagian dari plat form kampanyenya saat Pilkada langsung.
Selaku warga masyarakat Provinsi Maluku, kita lantas bertanya adakah legacy (warisan) baik dari Gubernur MI, dalam bentuk pembangunan inprastruktur fisik saat ia purna tugas ?. Dalam pandangan mata kita, rasa-rasanya tidak akan ada legacy baik darinya, kepada kita warga masyarakat Maluku, usai Gubernur MI meninggalkan jabatannya pada pekan depan. Pasalnya pembangunan inprastruktur fisik, hanyalah merupakan warisan dari para Gubernur Provinsi Maluku sebelumnya, yang hanya direhabilitasi pada era kepemimpinanya.
Kendati kita warga masyarakat Maluku skeptis, tentang adanya legacy baik Gubernur MI, dalam wujud pembangunan inprastruktur fisik, ketika ia menanggalkan jabatannya. Tapi dalam progresnya, Gubernur MI memberikan harapan pasti, menyangkut keberhasilannya dalam pembangunan di provinsi penghasil ikan terbesar di tanah air ini, sejak ia mengemban jabatan di tahun 2019. Hal ini sebagaimana disampaikan Gubernur MI dihadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Provinsi Maluku tahun 2024, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, pada Kamis (11/01/2024) lalu.
Ia memaparkan sejumlah capaian prestasi selama menjabat sejak 2019 hingga saat ini. Menurut Gubernur MI, perkembangan pembangunan daerah Provinsi Maluku, yang didalamnya terkait kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di triwulan III 2023 tumbuh 5,69% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pada triwulan yang sama sebesar 4,94% year on year. Sementara itu untuk kondisi perkembangan inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2023 sebesar 2,81%, jauh lebih rendah dari inflasi tahunan Maluku tahun 2022 dimana sebesar 6,28%.
Menurutnya, keberhasilan dicapai melalui langkah penanganan antara lain gelar pangan murah/pasar murah, aktif melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi, melakukan kerjasama antar daerah, pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, memonitor harga di Pasar Mardika, rapat koordinasi pengendalian inflasi, dan melakukan kerjasama antar daerah.(Media Center Maluku, 2024).
Selanjutnya, tingkat pengangguran menurun menjadi 6,31% pada bulan Agustus 2023, tingkat kemiskinan turun 1,57% pada bulan Maret 2023, penduduk miskin ekstrem 3,62 % pada 2022 turun menjadi 2,59%. Indeks pembangunan manusia naik dari 72,04 persen menjadi 72,75% pada tahun 2023. Capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2023 yakni Rp3.039.622.420.806 atau 96,64% dan capaian realisasi belanja daerah tahun 2023 Rp2.957.860.665.142 atau 93,60%. Prevalensi stunting juga nenurun signifikan dari 34,02% di tahun 2018, turun menjadi 26,1% di tahun 2022 menjadi 26,1% sesuai hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
Dikatakannya, percepatan penurunan stunting didukung berbagai kebijakan pemerintah daerah seperti, bantuan tablet tambah darah, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) stunting, makanan tambahan serba ikan, bantuan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), konseling dan pemberian makanan tambahan ke anak dan bayi, rapat koordinasi dan monitoring evaluasi stunting, serta masih banyak lagi. Terkait strategi penanggulangan kemiskinan, hal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku yakni, pengurangan beban melalui program perlindungan sosial dan beasiswa masyarakat miskin,
Begitu pula menurutnya, pemberdayaan ekonomi untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan lapangan kerja, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui dukungan sarana prasarana air bersih, listrik, perumahan, jaringan internet dan konektivitas antar pulau.(Antara, 2024). Terlepas dari itu, dalam persepsi kita warga masyarakat Maluku, pemaparan itu belumlah sesuai dengan ekspetasi mereka. Pasalnya hanyalah narasi kualitatif dan kuantitatif, dimana secara global dalam tataran lokal, belum merata dan dirasakan hasilnya oleh warga masyarakat Maluku di 11 kabupaten/kota. (*)
Discussion about this post