REFMAL.ID, Ambon – Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias mengaku sedih mendengar informasi jika di Tahun Anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tidak mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Saya mau menangis saja setelah mengecek di situs penerimaan CPNS di Kemendagri dan BKN khusus di situs sscasn.bkn.go.id kalau tahun ini (2024) tidak ada formasi CPNS dan PPPK yang diusulkan BKPSDM Kabupaten MBD. Ini lonceng kematian bagi pengembangan SDM di Kabupaten MBD,” papar anggota legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku VII Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya kepada referensimaluku.id via whatsapp, Selasa (12/3).
Anos mengungkapkan rasa keprihatinannya yang mendalam dan keheranannya mengapa sehingga BKPSDM Kabupaten MBD tidak mengusulkan formasi CPNS tenaga teknis, dokter, tenaga kesehatan, maupun PPPK tenaga teknis kesehatan dan guru ke BKN dan Kemendagri pada Tahun Anggaran 2024.
“Bagi saya generasi muda MBD saat ini sementara sulit mencari lapangan pekerjaan, tapi Bupati MBD, wakil bupati MBD, sekretaris kabupaten MBD, anggota DPRD Kabupaten MBD, dan kepala BKPSDM Kabupaten MBD hanya tidur pulas dan “makan gaji buta”.
Tidak berdosa kah mereka. Kasihan loh masa depan anak-anak MBD mau dibawa ke mana kalau pejabat yang punya kompetensi di bidang ini diam dan pura-pura tuli,” kecamnya miris. Anos menuding elite-elite birokrat di MBD hanya menjadikan tenaga honor daerah (honda) dan PPPK sebagai “alat tunggangan politik” untuk mewujudkan nafsu politik sesaat mereka. “Sekarang buktinya kan. Banyak orang yang tahu kok kalau di pemilu 2024 tenaga honda dan PPPK diancam dan diintimidasi Kabid Mutasi PNS dan Kepala BKPSDM Kabupaten MBD untuk memilih adik kandung pejabat di MBD, tapi setelah sukses apa yang tenaga honda dan PPPK dapatkan. Pemerintahan apa seperti begini,” kecam Anos yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku periodesasi 2024-2029 dari Dapil Maluku VII.
Sekadar diketahui untuk formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024, BKPSDM kabupaten Gianyar, Bali mengusulkan formasi 7.864 untuk CPNS dan PPPK.
Selain itu, BKPSDM Kalimantan Barat mengusulkan formasi CPNS 14 tenaga dokter spesialis, 40 tenaga kesehatan, 422 tenaga guru, dan PPPK tenaga teknis 1.026 orang. Lalu BKPSDM Kabupaten MBD? Nihil formasi yang diusulkan ke Pemerintah Pusat. (Tim RM)
Discussion about this post