Referensi maluku,-Ambon-Salah satu putra daerah Maluku, yang layak menjadi Carteker/Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Maluku mendatang yakni, Hambra Samal, SH, M.Hum yang saat ini tengah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Samal sendiri memiliki kepangkatan yang setara dengan pimpinan tinggi madya (eselon I) sebagaimana disyaratkan sebagai calon Pj Gubernur. Ia sebelumnya pernah mengemban jabatan sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Wakil Direktur Bank Nasional Indonesia (BNI) sejak tahun 2016 lalu.
“Warga Provinsi Maluku tentu mengharapkan Pj Gubernur Provinsi Maluku yang akan mengisi jabatan Gubernur Provinsi Maluku yang lowong pada Oktober 2023 mendatang adalah putra daerah Maluku, dan saya kira figur Samal yang merupakan putra daerah Maluku kelahiran Katapang Seram Bagian Barat (SBB) itu tepat dan layak, karena memiliki pengalaman di jajaran Kementerian BUMN. Demikian pendapat Dr. Syaifulrijal Mahulauw, S.Sos, M.Si akademisi Fisipol Unpatti kepada Referensi Maluku Sabtu hari ini di Ambon.
Menurutnya perlu Kemendagri mempertimbangkan Samal, yang merupakan putra daerah Maluku tersebut. Pasalnya ia memahami kondisi Maluku secara komprehensif. Sehingga ada ekspetasi ia bisa memanajemen kepemimpinan pemerintahan di tengah masa transisi sampai dengan terpilihnya Gubernur Provinsi Maluku dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yang defenitif nanti melalui hasil Pillkada Langsung Provinsi Maluku di tahun 2024 mendatang, dengan berbagai dinamika sosial politik yang dihadapinya.
“Tenti kita mengharapkan Kemendagri mempertimbangkan figur Samal, yang merupakan putra daerah Maluku tersebut. Sebab sosok Samal memahami betul kondisi Provinsi Maluku secara utuh. Sehingga ekspetasi dari warga masyarakat Maluku ia dapat memanajemen kepemimpinan pemerintahan di tengah masa transisi sampai dengan terpilihnya Gubernur Provinsi Maluku dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yang defenitif nanti melalui hasil Pillkada Langsung Provinsi Maluku di tahun 2024 mendatang, dengan berbagai dinamika sosial politik yang mereka hadapi”, ujar jebolan program doktor Administrasi Publik dari Universitas Negeri Makassar (UNM) ini. (RM-07)
Discussion about this post