Dishub Kota Ambon Tak Menerima Izin Trayek Baru bagi Angkot

Referensimaluku.id.Ambon — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon tak menerima izin trayek baru bagi angkutan umum di Kota Ambon.

Hal ini dikatakan Kepala Dishub Kota Ambon, Robby Sapulette kepada Referensimaluku.id, seusai acara Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar) di Balai Kota Ambon, Jumat (28/7/2023).

Sapulette katakan, pemerintah dalam kaitannya dengan menerbitkan izin yang baru itu,  berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat, sehingga suplai kendaraan atau angkutan umum disesuaikan dengan kebutuhan.

“Jadi kita tidak lagi menerbitkan izin – izin yang baru. Izin itu hanya bagi daerah – daerah atau lokasi – lokasi yang masih membutuhkan, tetapi izin itu dalam bentuk jumlah yang sedikit bukan dalam jumlah yang banyak, seperti, Siwang. Siwang itu merupakan jalur baru, kita sudah keluarkan dua unit angkutan”.

“Sementara untuk daerah pegunungan, seperti Naku, Kilang, dan Ema itu armadanya terbatas. Masyarakat di tiga negeri itu tidak ada alternatif lain, kecuali mereka naik ojek pasti kosnya sangat tinggi sekali,” ujar Sapulette.

“Oleh karena itu, berdasarkan identifikasi dari pada pemerintah dalam hal ini Dishub Kota Ambon bahwa masih bisa kita tambahkan satu unit, supaya masyarakat itu bisa terlayani karena pada saat jam – jam puncak di terminal maupun jam puncak yang ada di lokasi tempat tinggal masyarakat itu, ada masyarakat terlayani oleh angkutan tersebut”.

“Dari hasil kajian itu perlu kita suplai tambahan satu atau dua unit angkutan untuk melayani masyarakat”. “Jadi prinsipnya bahwa antara suplai dan demain itu dia paralel bahwa ada tambahan armada karena ada kebutuhan. Tidak ada tambahan armada karena tidak ada kebutuhan”.

“Di dalam Kota kita tidak tambahkan lagi armada karena sekarang kan ada kompetitor, seperti angkutan Online yaitu Grab, Maxim, dan Gojek.  Hanya untuk pegunungan, karena kondisi armada di tiga negeri itu ada yang sudah makan usia, sehingga tidak bisa beroperasi maksimum. Ada yang beroperasi ada yang tidak beroperasi atau stagnan, maka untuk hal ini masyarakat harus dilayani dengan penambahan satu atau dua unit armada berdasarkan identifikasi,” tutup Sapulette. (RM-04)