Referensimaluku.id,Ambon-Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Maluku dinilai miskin inovasi, omong kosong (“kewel” dalam kosakata Ambon) dan “abal-abal” karena gagal mewujudkan visi dan misi dalam memajukan olahraga prestasi di wilayah ini.
Apalagi, yang khalayak olahraga tahu jika sebagian besar pucuk pimpinan KONI Maluku lebih sibuk dan menyibukkan diri dengan urusan politik menuju pemilihan anggota legislatif (pileg) 2024 mendatang. Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) IV 2022 sejatinya bukan terobosan pengurus KONI Maluku 2022-2026 sebab konsepnya sudah diletakkan mantan ketua harian KONI Maluku 2003-2008 mendiang Agustinus Kaya.
Popmal hanya konsep lama yang tinggal dilanjutkan kabinet olahraga Murad Ismail saja. Apa lacur? Alhasil, Rp 8 Miliar anggaran Popmal IV 2022 terbuang percuma alias mubazir karena tak ada muaranya.
Apa muaranya? Tentu saja fokus khalayak olahraga ke Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2023 Maluku.
Pelatda Pra PON Maluku akhirnya gagal dibentuk karena alasan tak ada anggaran daerah. Artinya, Popmal IV tak lebih dari sekadar event hura-hura menghabiskan anggaran daerah Maluku.
Lantaran tak ada Pelatda Pra PON 2023 Maluku,seleksi dilakukan diam-diam masing-masing induk organisasi cabor dengan mengabaikan raihan prestasi terbaik atlet di Popmal IV.
Muncul kisruh di sejumlah pengurus provinsi cabang olahraga soal kriteria atlet yang bakal mewakili Maluku di Pra PON 2023. Ironisnya, alih-alih menutup rasa malu, pengurus KONI Maluku mengusulkan Rp 7,5 Miliar ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk menyokong kebutuhan seluruh cabor di bawah KONI Maluku ke kualifikasi PON 2023.
Tapi, sesuai konfirmasi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Maluku Sandi Wattimena bahwa Pemprov Maluku hanya menyetujui Rp 3,2 Miliar dari Rp 7,5 Miliar yang diusulkan pengurus KONI Maluku.
“Untuk tahap pertama kita cairkan Rp 2 Miliar ke KONI Maluku ke Pra PON,” kata Wattimena kepada pers, pekan lalu. Lalu hutang panitia cabor dan delegasi teknik kapan dilunasi pengurus KONI Maluku dan Panitia Besar (PB) Popmal IV 2022?
Jika hutang itu dilunasi dengan mengambil sebagian kecil dari Rp 2 Miliar maka jatah cabor pasti dikurangi dan imbasnya pada pemasungan nomor-nomor yang harus diikuti atlet-atlet Maluku di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Pra PON XXI, Juni-Desember 2023.
“Ini yang boleh dibilang pengurus KONI Maluku miskin inovasi dan “kewel” karena hanya mengharapkan dukungan anggaran daerah. Kalau tidak mampu mundur diri saja. Jangan bikin malu diri,” ketus sejumlah praktisi olahraga Maluku di kesempatan lain, Senin (26/6). (RM-03/RM-05/RM-07)
Discussion about this post