Referensimaluku.id,Ambon-Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2023 dan PON 2024 Maluku dipastikan tak ada lagi atau terjun bebas ke titik nadir prestasi olahraga Maluku di kancah Nasional. Kini masa depan olahraga Maluku di ambang “kegelapan” di zaman serba transparan ini.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku dalam beberapa kesempatan selalu berdalih tak ada anggaran di kas daerah. Loh kok bisa? Kalau kas daerah kosong berarti Maluku kolaps dong! Bukankah pemerintahan masih berputar di Maluku? Itu alasan tak rasional dan omong kosong.
Anggaran untuk Pra PON 2023 dan PON XXI 2024 Aceh dan Sumatera Utara pun tak diusulkan Pemprov Maluku maupun pengurus KONI Provinsi Maluku. Kalaupun diusulkan saat ini, maka mungkin baru disetujui pihak eksekutif dan legislatif in casu DPRD Provinsi Maluku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Oktober 2023, sedangkan babak kualifikasi PON sudah “kick off” pada Juni 2023.
Semua sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Alokasi anggaran sebesar Rp. 8 Miliar untuk “pesta serba hura-hura” Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) IV di Kota Ambon pada 17-27 November 2022 diduga kuat dihabiskan untuk nomor-nomor perlombaan/pertandingan tanpa kualifikasi cabor, seremonial pembukaan dan penutupan serta pencitraan ketua umum KONI Provinsi Maluku dan sang istri untuk mewujudkan syahwat politik pada pemilihan umum anggota legislatif pada April 2024 mendatang.
Kalaupun ada sisa anggaran ditengarai untuk kebutuhan baliho dan safari politik isteri ketua umum KONI Provinsi Maluku. Sementara di satu sisi ketua umum KONI Provinsi Maluku dan Ina Latu atau Bunda Maluku tengah tertawa ria di tengah safari politik, di sisi lain panitia cabang olahraga dan delegasi teknik masih serius berdoa ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa “Kapan honorarium diberikan Panitia Besar Popmal IV?”. Yang memalukan lagi di saat Pelatda Pra PON 2023 dan PON XXI 2024 Maluku “terjun bebas” ke jurang kematian, justru ketua harian KONI Provinsi Maluku gesit “lompat partai” dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Partai Amanat Nasional (PAN) mengikuti jejak sang istri ketua umum KONI Provinsi Maluku.
Dasar tidak tahu malu! Bukannya mengabdi untuk kepentingan prestasi dan masa depan atlet dan pelatih Maluku, tapi justru oknum-oknum pengurus KONI Provinsi Maluku melakoni diri bak penjilat, mengabdi untuk kekuasaan politik. Kalau pengurus KONI Provinsi Maluku tidak mampu mengurus pembinaan dan pencapaian prestasi, maka untuk apa ada KONI Provinsi Maluku. Jalan terbaik membubarkan KONI Provinsi Maluku jika Maluku gagal ikut Pra PON 2023 dan PON 2024. Ironis memang! (RM-04)
Discussion about this post