Referensimaluku.id,-Ditengah situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Moa terkhususnya yang terjadi di Ibu Kota Tiakur secara sadar telah menimbulkan gejolak sosial ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Adanya aksi-aski demonstrasi yang terjadi beberapa kali hingga berunjung kepada aksi anarkis yang terjadi pada 7 Desember 2022 lalu telah menimbulkan isu-isu terhadap kredibilitas Pemerintah MBD dibawah pimpinan Bupati Benyamin Thomas Noach.
Meresponi segala perkembangan yang terjadi, sebagai representase kolektifitas kepemimpinan dari seluruh masyarakat Pulau Moa, Forum Latupati Pulau Moa yang terdiri dari seluruh Kepala Desa di Pulau Moa, pada Selasa 13 Desember 2022 menyambangi kediaman Bupati Maluku Barat Daya melakukan silaturahmi dalam rangka meberikan dukungan moral secara resmi kepada Pemerintah Maluku Barat Daya termasuk dukungan kepada Bapak Bupati dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan aksi-aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
Yang hadir mewakili Forum tersebut yakni Marnex Tanody (Kades Wakarlely), Isach Markus (kades patti), Roy Lewanmeru (Kades Kaiwatu) Etus Topumera (Kades Klis) Yahya Tamaneha (Kades Moain) dan Luky Tetrapoik (Kades Tounwawan).
Dalam kesempatan itu mereka menyampaikan bahwa selama ini roda Pemerintahan berjalan dengan baik. Tidak ada tindakan-tindakan dari pemerintah yang mendeskrditkan kepentingan rakyat termasuk yang ada di Pulau Moa. Oleh karenanya situsi ini harus dijaga secara tertib dan aman. Forum Latupati ini mendukung kebebasan dalam menyampaikan pendapat karena dijamin oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun kebebasan berpendapat itu ada batasannya, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya yang merusak fasilitas umum, menyerang martabat pemerintah yang sah dan menyerang martabat dan kehormatan orang lain.
Forum ini mendukung ditegakannya hukum terhadap aksi demontrasi anarkis yang terjadi dan mendorong agar pengungkapan kasus ini dilakukan secara terbuka dan dapat menemukan aktor intelektual dibalik aksi ini. Mereka juga mendesak agar proses penegakan hukum terhadap berbagai kasus yang ditangani oleh Polres MBD dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak, sehingga masyarakat pencari keadilan tidak merasa resah dengan penanganan laporan-laporan pidana yang tidak berpihak kepada rasa keadilan bagi korban itu sendiri.
Mereka berharap masyarakat jangan mudah diprofokasi. Kasus yang menjerat Sekda MBD Nonaktif jangan dipolitisir dan biarkan proses hukum yang membuktikan itu. Sebagai sesama anak adat pulau Moa mereka tetap mendoakan dan memberikan dukungan moril kepada Sekda Nonaktif untuk memperjuangkan hak-hak melalui proses peradilan.
Dukungan juga diberikan kepada Bapak Dandim dan Bapak Kapolres MBD dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Maluku Barat Daya terutam di Pulau Moa.(RM-04).
Discussion about this post