Referensimaluku.id.Ambon-Dialog online bertagline “Politisi Ramai-ramai Masuk KONI Maluku” digagas Lembaga Penggerak dan Pengembangan Olahraga (LAPPOR), Sabtu (10/9/20@22). Dialog sekitar tiga jam secara virtualvxitu menampilkan Profesor Doktor Albertus Fenanlampir, M.Pd,AIFO sebagai pemantik dan Saidna Azhar Bin Tahir, S.E, M.H (Politisi) dan Rony Samloy, S.H (Jurnalis Olahraga) sebagai Narasumber dialog dipandu Minsen Tenine, S.Pd yang juga Direktur LAPPOR.
Sebagai pembicara pendahulu (opening speech) Direktur Eksekutif LAPPOR Rahmat Hidayat menegaskan untuk langkah awal pihaknya masih berada dalam kegiatan-kegiatan bersifat menggerakkan dan membina olahraga mengingat lembaga ini baru terbentuk dalam beberapa bulan terakhir. “Ke depan nanti kita sudah berada dalam upaya mengadvokasi kegiatan-kegiatan terkait pembinaan dan pengembangan olahraga,” tegasnya.
Fenanlampir mengungkapkan sejak perhelatan Olimpiade kuno di Yunani 393 SM hingga Olimpiade modern di Athena, Yunani 1896 hingga Olimpiade Tokyo 2020 atau 127 tahun sejak olimpiade Athena 1896, Piala Dunia 1930 hingga Piala Dunia 2022 Qatar dan event-event olahraga internasional lainnya relatif sulit memisahkan politik dan olahraga ibarat dua sisi mata uang yang berbeda tapi tetap satu. “Artinya 116 tahun sejak Olimpiade kuno hingga Olimpiade modern 1896 atau 127 tahun sejak 1896 hingga 2020, pemisahan antara politik dan olahraga menjadi hal yang mustahil dilakukan,” papar Guru Besar Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura. Fenanlampir mengakui dalam kepengurusan KONI Maluku 2022-2026 ada sejumlah politisi yang masuk dalam struktur kepengurusan dan masuk tiga bidang krusial, yakni Pembinaan Prestasi (Binpres), Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
“Dibanding bidang-bidang yang lain dalam struktur kepengurusan KONI (Maluku) maka Binpres, Litbang dan Iptek adalah tiga bidang paling krusial dalam strategi pembinaan keolahragaan di tubuh KONI Maluku. Elegannya ketiga bidang ini harus diisi oleh sarjana-sarjana olahraga atau dokter yang memiliki ilmu keolahragaan. Perlu ada kolaborasi yang harmonislah,” ungkap Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Wushu Indonesia Maluku dan Ketua Pengprov Kick Boxing Indonesia Maluku. Idealnya, urai Fenanlampir, KONI Maluku pascaPekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua perlu melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga dengan sebuah sistem pembinaan yang terencana, dan berkesinambungan.
“Pembinaan dan pengembangan kepelatihan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan IPTEK keolahragaan, serta persiapan pembinaan dan pengembangan perlu dilakukan sedini mungkin dan cukup waktu sehingga dapat meloloskan sebanyak mungkin nomor pertandingan/perlombaan maupun atlet ke PON XXI 2024 Aceh dan Sumatera Utara,” ulasnya dalam makalah berjudul “Tinjauan Pembangunan Olahraga dalam Kepemimpinan Politik”. Secara khusus Fenanlampir memuji konsistensi Rony Samloy sebagai jurnalis yang getol menulis karut-marut dunia keolahragaan Maluku.
“Bung Rony (Samloy) ini baik menjadi pengurus KONI Maluku maupun tidak menjadi pengurus KONI Maluku tetap mengkritik dan suaranya tidak berubah. Saya salut itu,” puji dia. Saidna mengakui ada politisi-politisi yang direkrut masuk dalam kepengurusan KONI Maluku maupun KONI Kota Ambon, akan tetapi kehadiran politisi pun memberikan dampak positif dalam kerangka pembinaan dan pengembangan olahraga Maluku.
“Saya ini mantan pemain sepakbola di Liga Dunhil, dan kini menjadi manajer Maluku FC dan karteker ketua Askot PSSI Ambon. Justru banyak pengorbanan yang sudah saya berikan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga di Maluku dan Ambon,” sebut Wakil Ketua IV KONI Kota Ambon. Samloy membeberkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 perihal serupa tidak secara eksplisit melarang politisi masuk kepengurusan KONI Provinsi/Kota/Kabupaten.
Namun,sentimen negatif khalayak selalu memunculkan sikap skeptis apakah setelah tidak lagi menjadi anggota legislatif seorang politisi masih konsisten dalam pembinaan dan pengembangan olahraga. “Jadi sikap skeptis khalayak hanya pada konsistensi apakah setelah tidak terpilih menjadi anggota dewan, seorang politisi masih serius mengurusi olahraga.
Belum tentu juga karena faktanya seperti itu,” ungkap advokat dan jurnalis ini. Samloy menyatakan mayoritas pemangku kepentingan (stake holders) olahraga di Maluku belum menganggap wartawan sebagai mitra tetapi oposisi. “Wartawan masih dianggap ‘anjing penjaga malam’ bukan mitra dalam menopang pembinaan dan pengembangan olahraga di Maluku. Banyak stakeholders olahraga yang alergi kritik padahal itu kritikan membangun,” katanya.
Samloy menyarankan pelaku olahraga di Maluku membaca buku “Manajemen Konflik Keolahragaan” yang ditulis Profesor Fenanlampir. “Bagi pengurus KONI Maluku yang alergi kritik, serius-seriuslah membaca buku Manajemen Konflik Keolahragaan karya Pak Abe Fenanlampir,” pungkasnya. (RM-03)
Discussion about this post