Referensimalukuid.Ambon-Lobi-lobi politik Abua Tuasikal untuk mengamankan Sekretaris Kabupaten Maluku Tengah aktif Rakib Sahubawa sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah menjelang akhir masa jabatannya memicu polemik di kalangan masyarakyat. Sebab langkah AT dinilai sarat kepetingan demi mengamankan basis suara, aroma uang dengan mengiming-iming sejumlah proyek kepada ketua-ketua fraksi pun mencuat.
“Dari 8 fraksi di DPRD Maluku Tengah, 7 Fraksi (Fraksi Nasdem, PDIP, Gerindra, PKB, Golkar (Golkar-PAN), Fraksi Gabungan Hanura – Perindo serta Fraksi Keadilan, Pembangunan dan Solidaritas (PKS-PPP-PSI) mendukung Sekkab Malteng Rakib Sahubawa sebagai Calon karteker Bupati Malteng. Sementara itu Fraksi Demokrat menolak memberikan dukungan. “Entah benar atau tidak,namun dari rumor yg berkembang setiap fraksi yg menandatangani dukungan mendapatkan mahar sebesar Rp. 50 juta per fraksi disertai janji-janji lainnya.Bahkan kemungkinan ada fraksi yang mendapatkan lebih dari Rp. 50 juta,” tulis Ketua Yayasan Lembaga Peduli Pemuda Seram (LEPAS) Ali Tuahan di akun fesbuknya, Kamis (11/8/2022).
Sementara itu Ketua OKK DPC Partai Demokrat Malteng, Syahril Silawane yang dikonfirmasi terkiat lobi AT untuk mendapatkan surat rekomendasi dari fraksi bintang mercy, ia membenarkan hal tersebut, namun Fraksi Demokrat menolak ajakan AT.
“Katong menolak menandatangani, memang Bupati AT yang datang langsung untuk meminta memberi dan menandatangi dukungan kepada kami, namun setelah dirapatkan dan dibicarakan dengan pengurus inti maka katong menolak, karena partai ini dikelola secara menyeluruh. Untuk itu keputusan bersama kami seperti itu, sekaligus menjaga marwah partai, namun soal tawaran uang dan proyek itu kami tidak ketahui, sebab kami sudah menolak dan tidak mau tanda tangan, namun menurut rumor yang berkembang fraksi-fraksi lain mendapatkan uang, dan sudah tanda tangan, dan hanya kami yang menolak,” tegas Silawane.
Rakib Sahubawa selaku Sekkab Malteng aktif yang kemudian dikonfirmasi oleh media ini membantah hal tersebut. “Itu tuduhan yang tidak benar.Tidak pernah ada proses itu, dan beta seng ada urusan dengan rekomendasi dan beta tidak mengetahui hal itu, jadi itu tidak benar sama sekali, itu fitnah” tegas Rakib.
Pimpinan Cabang Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, Herry Men Carl Haurissa ketika dikonfrimasi terkait Fraksinya menerima uang 50 juta dan janji sejumlah fee proyek juga dengan tegas membantah isu tersebut. “Jang deng pengadilan dunia , pengadilan Tuhan ,Fraksi Gerindra tidak. HOAX itu kawan. Dong mau cari sensasi politik aja itu,” terang Haurissa.
Sejumlah pihak menyangkan langkah Abua Tuasikal tersebut. “Beta belum bisa memastikan, tetapi kayaknya benar, dan jika itu betul maka sangat menciderai lembaga DPRD, Bupati seharusnya baca aturan sebab Penjabat itu diusulkan lewat Gubernur Maluku, sehingga tidak pantas calon penjabat Bupati diupayakan dengan cara-cara begitu, dan kalau betul itu sudah masuk sogok, seharusnya dia baik-baik datang dan temui Gubernur, memang kami dapat info saudara bupati sudah melakukan lobi-lobi juga di Jakarta dengan bertemu dengan beberapa mentri, namun Maluku Tengah ini kan merupakan pemilih terbesar di Maluku dan kabupaten tertua jadi pasti Mendagri mendengar suara gubernur, bagaimana mau jadi karteker kalau sudah bayar sana-sini, kalau ini benar sangat disayangkan dan sangat brutal” terang mantan Ketua DPRD Maluku Tengah 2014-2019, Ibrahim Ruhunusa .
“Apabila Bupati kasih uang apakah ada bukti autentik atau tidak ? maka Ali Tuahan harus bertanggung jawab asal permasalahan itu, harus membuktikan omongan dan postingannya tersebut, seharusnya hati-hati menyampaikan opini di media, jika tidak ada bukti kan hoax namanya,” tegas Ridwan Karim alis Iwan Alvaro Da Silva selaku tokoh intelektual dan aktivitas Malteng.
Sampai berita ini diturunkan Abua Tuasikal tidak berhasil dikonfirmasi, nomor teleponnya juga tidak aktif, “Bapak lagi ke Seram Utara untuk kunjungan kerja, jadi tidak ada sinyal mungkin,” tutur salah satu orang dekatnya. (RM-04/RM-03)
Discussion about this post