Referensi Maluku.id,-Ambon-Jika tidak ada aral melintang dipastikan Carataker Kepala Daerah (KDH) pada empat kabupaten/kota yakni, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dan Kota Ambon akan dilantik pada hari Minggu, (22/05) nanti oleh Gubernur Provinsi Maluku. Ini berarti pada hari ini Sabtu, (21/05) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sudah seharusnya mengrimkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan empat figur sebagai Penjabat (Pj) KDH di empat Kabupaten/Kota tersebut.
Namun sampai dengan Sabtu, (21/05) pukul 00.00 WIT, tak kunjung diperoleh informasi resmi, baik itu dari Kemendagri, dan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemrov) Maluku, tentang siapa saja figur birokrat dari Pemrov Maluku, dengan status pejabat pimpinan tinggi pratama. Begitu pula siapa saja figur perwira tinggi (Pati) bintang satu, dari kementerian, dan dari lembaga pemerintah non kementerian, yang merupakan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang telah beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan status sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
Hingga malam dini hari, justru nama Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi, M.Si Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku, yang ramai dikabarkan di akun facebook sudah resmi ditunjuk oleh Kemendagri sebagai Pj Bupati Buru, yang disertai dengan copyian SK pengangkatannya dari Kemendagri, yang telah discrenscoot melalui ponsel, lantas diposting para nitizen dalam bentuk ucapan selamat kepadanya sebagai Pj Bupati Buru.
Jika itu benar mestinya ketiga figur Carateker lainnya dari SBB, KKT, dan Kota Ambon akan bereder ucapan selamat kepada mereka melalui facebook dari berbagai kalangan, atas SK pengangkatan dari Kemendagri kepada mereka dalam mengemban jabatan selaku Pj Bupati/Walikota, tapi ketiga figur dari tiga Kabupaten/Kota itu justru sepi-sepi saja. Hal ini menunjukan masih terdapat kesimpang-siuran menyangkut figur-figur, yang akan dipercayakan dalam mengemban Carateker Bupati/Walikota pada empat Kabupaten/Kota tersebut.
Terlihat ada warga masyarakat pada empat Kabupaten/Kota itu, yang telah menjagokan figur birokrat tertentu. Mereka saban hari berwacana di akun facebook mereka, dengan menuliskan status figur A menguat, dan akan dilantik. Besoknya lagi figur A melemah, tapi sebaliknya figur B yang menguat, dan bakal dilantik sebagai Pj Bupati dan Pj Walikota. Begitu pula sebaliknya dengan figur C akan mengalami dinamika kuat, dilantik dan melemah sebagai Carataker KDH.
Hingga berujung pada joke-joke politik yang berisi sindiran-sindiran halus dan kasar antara mereka. Itulah fenomena warga masyarakat pada empat Kabupaten/Kota tersebut, yang sudah memiliki figur yang diinginkan. Sementara para ASN level bawah, menengah dan atas juga memiliki ekspetasi tersendiri, agar birokrat yang menjadi Pj KDH nanti adalah orang dekat mereka. Sehingga mereka bisa aman pada job mereka, tanpa diutak-atik lagi oleh Pj KDH nanti.
Jika mindset para ASN pada tingkat bawah, menengah dan atas seperti ini maka akan berdampak pada konflik. Pasalnya mindset seperti ini hanya menciptakan “orang kita” dan “bukan orang kita”. Targetnya adalah menyingkirkan “bukan orang kita” dan mempertahankan “orang kita”. Suatu pola pikir yang akan mengarah pada penciptaan “devide et gobernment”. Padahal sejatinya kehadiran Pj KDH adalah menjalankan roda pemerintahan, dan mensinergikan semua kekuatan pada struktur birokrasi pemerintahan, untuk mensupport kinerjanya.
Waktu semakin singkat, dimana keempat KDH dan wakilnya akan demesioner, tentu Kemendgari dan Pemrov Maluku harus memenuhi ekspetasi warga masyarakat pada empat Kabupaten/Kota dimaksud, dengan segera menginformasikan siapa saja figur, yang akan menjadi Carateker Bupati/Walikota di Kabupaten Buru, SBB, KKT dan Kota Ambon. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan antara Kemendagri dan Pemrov Maluku, sehingga terulur-ulur penunjukan empat Pj KDH itu.
Pada akhirnya bola liar akan diterima oleh empat Sekretaris Daerah/Kota (Sekda/Sekot), untuk menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Bupati/Walikota, sampai dengan ditunjuknya empat Carateker KDH oleh Kemendagri. Terlalu lama warga masyarakat dibuat penesaran menyangkut dengan empat Carateker KDH, yang tak kunjung diumumkan secara resmi, tentu itu juga tidak baik. Prinsipnya lebih cepat lebih baik, untuk menjawab harapan rakyat sekaligus guna mengisi jabatan Bupati/Walikota yang akan lowong pada Minggu, (22/05) mendatang.(RM-06)
Discussion about this post