Referensimalukuid.Ambon-Diduga kuat ratusan juta rupiah dana sepakbola Maluku digelapkan Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Maluku. Selama enam tahun terakhir (2017-2022) Asprov PSSI Maluku menerapkan sistem pengelolaan anggaran satu pintu melalui ketua Asprov PSSI Maluku Sofyan Chang Lestaluhu (SCL).
Peran bendahara ditiadakan dan seluruh anggaran dikelola Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asprov PSSI Maluku dengan pengawasan dan persetujuan SCL selaku Ketua Asprov PSSI Maluku. Salah satu praktisi sepakbola Maluku Ichal Lestaluhu mengungkapkan setiap tahun subsidi PSSI Pusat ke Asprov PSSI Maluku berkisar Rp 150 juta sampai Rp 300 juta.
“Saya sudah cek teman saya di Bagian Keuangan PSSI Pusat dan kata beliau setiap tahun ada subsidi ke seluruh Asprov PSSI di Tanah Air. Tak ada penyetoran kompetisi atau apapun dari Asprov PSSI Maluku ke PSSI Pusat,” ungkap Ichal dalam bincang-bincang dengan Referensimalukuid, Minggu (20/3/2022).
Ichal membeberkan ada juga dana KONI Maluku untuk Pra PON XX 2020 sebesar Rp 100 juta, biaya pendaftaran klub baru Rp 10 juta, biaya daftar SSB baru Rp 10 juta, biaya daftar Liga 3 Rp 5 juta per klub per tahun, biaya kursus wasit dan pelatih Rp 4 juta per orang, biaya banding Aji Lestaluhu Rp 26 juta, biaya banding Gafar Lestaluhu Rp 25 juta, biaya Liga 3 dan Piala Suratin setiap tahun, dan biaya-biaya lain yang sampai saat ini tidak jelas peruntukkan dan pemanfaatannya karena ketua Asprov PSSI Maluku dianggap tidak transparan dan menggunakan metode keuangan satu pintu,” bebernya.
Ichal menyesalkan pada waktu kongres Asprov PSSI Maluku pada Desember 2021 tak ada laporan pertanggung jawaban keuangan ketua Asprov PSSI Maluku secara detail atau terperinci. “Harusnya laporan keuangan disampaikan terperinci tentang besar penggunaan anggaran berapa besar dan sisanya berapa. Ini yang selama enam tahun kami lihat Asprov PSSI Maluku tidak jujur soal penggunaan dan pemanfaatan dana sepakbola Maluku. Sebenarnya ke mana dana-dana tersebut,” heran Ichal.
Ichal membandingkan pada masa almarhum Jhon Mailoa menjabat Ketua Pengurus Daerah (Pengda) PSSI Maluku dan Dirk Soplanit menjabat Ketua Pengurus Provinsi PSSI Maluku pada akhir tahun dan saat hari besar keagamaan ada insentif Rp 1 juta ke seluruh pengurus. “Saya dengar selama SCL menjabat Ketua Asprov PSSI Maluku tak ada insentif ke pengurus padahal pendapatan besar. Kan aneh, misalnya, Komisi Disiplin sekali bersidang hanya dikasih Rp 100 ribu.
Belum lagi saat kompetisi Liga 3 dan Piala Soeratin perangkat pertandingan dan panitia disiplin mengeluh karena tak dikasih honor,” ungkap Ichal.
Terpisah ketika dikonfirmasi resmi media online ini SCL menjelaskan sesuai Statuta Asosiasi PSSI Provinsi Maluku tidak ada bendahara dalam struktur Asprov PSSI Maluku. “Sesuai Statuta Pengelolaan Keuangan dikelola oleh Sekretariat Jenderal Asprov PSSI Maluku. Laporan keuangan akan disampaikan dalam kongres tahunan Asosiasi PSSI Provinsi Maluku.
Dalam tahun 2021, kami dua kali melaksanakan kongres, pertama Kongres Biasa yang dilakukan secara virtual dan itu sudah disampaikan laporan keuangan tahun 2021, demikian dilanjutkan ke Kongres terakhir Pemilihan pada Desember 2021.
Tidak benar bantuan KONI yang disampaikan sebesar Rp. 100.000.000, pendaftaran Klub/SSB, pendaftaran kompetisi, biaya kursus, biaya banding dan lain-lain semua telah dialokasikan sesuai peruntukannya, dan semuanya sudah disampaikan di Kongres Tahunan 2021 secara virtual.
Nah kongres yang diundang itu adalah voters. Mau virtual apa online sama, sesuai kapasitasnya.Virtual karena Situasi Covid. Tahun 2021 sudah selesai dan 2022 akan dilaporkan Desember 2022,” kelitnya. (RM-04/RM-03)
Discussion about this post