Kepsek SMP 85 Hatu Lehitu Barat Diduga Jadi Calo SK Guru, Dilaporkan ke Polisi karena Penipuan

Referensimaluku.Id. Ambon-Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 85 Negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku berinisial MR diduga melakukan penipuan setelah melakoni diri calo Surat Keputusan (SK) pengangkatan Guru.

Pada tahun 2015 MR menjanjikan YL dan beberapa orang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekolah tersebut dengan catatan para korban harus menyetor Rp. 10 juta kepada dirinya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Referensimaluku.id disebutkan pada awalnya MR memangil istri YL sembari mengatakan “Mau jadi PNS ka zeng?”. Istri YL menyahut “Sapa yang seng mau jadi PNS, mau saja!”. MR lalu menyuruh istri YL menyiapkan berkas-berkas dengan mengatakan “Siap berkas -berkas dengan catatan bayar Rp. 10 juta. Kalau terlambat orang lain masuk. Ini kesempatan bagus,” tutur istri YL kepada Referensimaluku.Id, Senin (24/1/2022).

Setelah itu, karena tidak ada uang istri YL lansung pulang menemui kakaknya untuk menggadaikan BPKB motor dengan jumlah Rp. 5.500.000, dan pada keesokan harinya istri YL mendatangi MR untuk membayar Rp.5.500.000 seraya berjanji ketika sudah ada SK baru penambahan sisanya Rp.4.500.000.

Menurut istri YL berkas tersebut sebagaimana disebutkan MR akan diserahkan ke salah satu guru Sekolah Dasar (SD) di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, ntuk dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana pengirimannya melalui pesawat pagi.

Karena terlalu lama menunggu, istri YL melaporkan MR ke petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Lehitu barat. Sampai saat ini MR belum mengembalikan uang korban dan beberapa korban-korban penipuan MR yang lain.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah Askam Tuasikal yang dikonfirmasi Referensimaluku.Id, via WhatSapp mengatakan apa yang dilakukan MR telah menyalahi atauran. Tuasikal menegaskan akan memanggil MR untuk mengklarifikasi hal ini. “Kita akan panggil MR untuk dimintai keterangan dan kalau ada pihak yang dirugikan, kita minta keterangan untuk diproses lebih lanjut,” tegas Tuasikal. (RM-04)