Referensimaluku.Id.Ambon-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hetu Upu Ana Jazirah Leihitu, yang merupakan bagian dari elemen pemuda dan pelajar Jazirah Leihitu memiliki harapan besar akan kelanjutan pembangunan proyek Ambon New Port yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk mendukung Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN). Apalagi LIN memiliki konsep pelabuhan terintegrasi yang akan menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia Timur. Juga untuk meningkatkan jumlah ekspor dan dalam jangka panjang memunculkan efek berganda yang menyejahterakan masyarakat.
Ambon New Port ini sendiri sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun dengan skema APBN ditambah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat hal ini, DPP Hetu Upu Ana merasa perlu memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku agar percepatan pembangunan pelabuhan ini dapat segera dilaksanakan. Hal ini sebagai bagian kontribusi pikir dan gagasan-gagasan segar yang konstruktif dan solutif demi kepentingan pembangunan di Jazirah Leihitu dan Maluku ke depan.
“Kami dari elemen pemuda dan pelajar Jazirah Leihitu mendukung penuh pembangunan Ambon New Port. Untuk itu kami meminta Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan proses peletakan batu pertama (groundbreaking) agar pembangunan pelabuhan segera dimulai, kami percaya ini akan mendatangkan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat Jazirah Leihitu ke depan. Kami akan berdiri paling depan untuk terus memperjuangkan, serta memastikan bahwa kepentingan dan sumber daya manusia orang Jazirah Leihitu terserap dan diberdayakan,“ tegas Ketua Umum DPP Hetu Upu Ana Jazirah Leihitu, Alteredik Sabandar, ST di Ambon, Rabu (17/11).
Sabandar menegaskan apapun alasannya, namun pembangunan Ambon New Port yang merupakan pelabuhan terintegrasi ini harus berjalan dan dapat selesai tepat waktu, sehingga memberi dampak besar bagi kemaslahatan masyarakat Jazirah Leihitu dan sekitarnya. “Terkait berbagai polemik yang ada, harapan kami hanya satu, kami mendukung semua proses yang telah dilakukan Pemprov Maluku sampai hari ini dan kami tetap mengharapkan kiranya Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional segara dilaksanakan dan segala persoalan yang terjadi harus segera diselesaikan. Kami mendukung sepenuhnya untuk dilakukan pembangunan di perbatasan Negeri Waai dan Liang, dan sebagai pemuda Jazirah Leihitu kami mendukung penuh dan kami siap untuk mengawal dan menyambut itu,” lanjut Sabandar.
Terkait beberapa penolakkan yang sebelumnya dari masyarakat, jelas Sabandar, pihaknya melihat hal itu bukan sebagai sebuah masalah, sebab pemerintah pasti punya solusi jitu untuk segera diselesaikan, apalagi menyangkut kesejahteraan orang banyak, dan ini pasti menjadi fokus pemerintah. “Ambon New Port dan LIN ini sudah pasti merupakan niat baik pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Jazirah Leihitu dan masyarakat Maluku. Bagi kami di Hetu Upu Ana ini berkat, kenapa harus ditolak. Kepemimpinan Pak Jokowi beliau pasti melihat nasib rakyat kecil dan pasti ada solusi terbaik yang diambil. Jadi kami punya harapan sungguh bahwa seluruh masyarakat Jazirah Leihitu harus mendukung penuh, sebab ini proyek strategis nasional yang akan memberi dampak besar,” tambah Sabandar.
Mega proyek Ambon New Port (Pelabuhan Ambon Baru) ini berdiri di perbatasan Desa Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Jazirah Leihitu, Pulau Ambon, Maluku, dengan lahan seluas 700 hektar, dengan sejumlah fasilitas, seperti terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, tempat pengolahan ikan, kawasan industri logistik, terminal LNG (Liquefied Natural Gas), pembangkit listrik, dermaga ultimate. Juga sarana rantai dingin yang meliputi 115 unit cold storage dan UPI, 28 unit pabrik es, 18 unit mesin pencacah es, lima unit kendaraan berpendingin, tiga unit mobil bak terbuka, dan 13 unit deep chest freezer.
Terkait proses ganti rugi terhadap 471 kepala keluarga yang lahannya terkena dampak pembangunan Ambon New Port, DPP Hetu Upu Ana juga meyakini semua hal tersebut akan diselesaikan dengan seadil-adilnya dan Hetu Upu Ana akan bersama pemerintah ikut membantu mencari solusi terbaik. “Terkait dampak lingkungan dan proses ganti rugi, kami berpikir bahwa jauh-jauh hari sebelum investasi itu datang pemerintah sudah memikirkan hal itu, karena tujuan besar investasi itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehinga jika ini ditolak maka kita yang akan rugi dan tidak menafikan bahwa kita menolak juga untuk pembukaan lapangan kerja baru dan itu korbannya itu kita sendiri. Jadi lokasinya sudah ada dan kami meminta bapak presiden harus segera merealisasikan itu,” tutur Wasekum DPP Hetu Upu Ana, Abdul Rajak Abubakar.
Proses ekspor akan dilakukan langsung dari Ambon New Port dengan pasokan dari delapan pelabuhan perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, PPN Kota Tual, Pelabuhan Perikanan (PP) Dobo dan PP Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, PP Saumlaki (Kebupaten Kepulauan Tanimbar), serta PPN Sorong, PPN Merauke dan PP Poumako di provinsi Papua Barat. Di mana diperkirakan akan terjadi perputaran uang sebesar Rp. 124,60 triliun per tahun yang berasal dari transaksi penjualan ikan hasil tangkap dan budidaya yang akan menguntungkan Maluku melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 6 Triliun rupiah per tahun.
“Untuk itu DPP Hetu Upu Ana juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku agar dapat membantu menyiapkan sumber daya manusia dari putra-puteri Jazirah Leihitu untuk ditempatkan di Ambon New Port ketika pelabuhan tersebut beroperasi. Pemerintah Daerah dan Hetu Upu Ana punya cita-cita yang sama dan perencanaan yang sama untuk harus menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia, sebab masyarakat Jazirah Leihitu juga harus menjadi pemain, harus menjadi pekerja profesional di Ambon New Port. Jadi kami mendukung penuh percepatan pembangunan ini,” tutup Wakil Ketua DPP Hetu Upu Ana Sam T. (RM-05)
Discussion about this post