Referensimaluku.id.Ambon- Salah satu visi dan misi calon Bupati dan calon wakil Bupati Maluku Barat Daya masa bakti 2021-2026 adalah memekarkan dusun-dusun menjadi desa administratif. Tujuannya apalagi kalau bukan menyejaterakan masyarakat MBD yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dibanding masyarakat di sepuluh kabupaten/kota lainnya.
Selain itu, tujuan pemekaran dusun-dusun menjadi desa-desa administrative adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan (spare of control) di tataran bawah bagi wilayah kepulauan seperti MBD.
Dengan adanya pemekaran dusun-dusun menjadi desa-desa administrative akan terjadi pemerataan pembagian kue pembangunan dan tidak ada dominasi-dominasi politik atas nama klaim-klaim sejarah palsu, omong kosong dan tipu tapa dan membohongi khalayak.
Salah satu warga Kisar, Lexi, menilai kerinduan masyarakat dusun-dusun di wilayah itu agar terjadi perubahan status ke desa administrative sama sekali tidak bermaksud menghilangkan tatanan adat-istiadat yang sudah lama dijaga dan dilestarikan masyarakat Kisar, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten MBD, Maluku. Hanya saja, kata dia, kerinduan masyarakat dusun-dusun agar wilayahnya berubah menjadi desa administratif selalu diganjal elite-elite tertentu yang sejarah kedudukan adat dan sosial mereka tidak jelas dan penuh rekayasa sejarah yang takut kehilangan ’’wibawa adatnya’’ dan takut kehilangan peluang dan kesempatan mengorupsi, mencuri, dan ’’menyunat’’ alokasi dana desa/dana desa (ADD/DD) seandainya dusun-dusun dimekarkan menjadi desa-desa administrative. ’’Masyarakat Kisar sangat menuntut janji pemerintahan MBD saat ini untuk memekarkan dusun-dusun menjadi desa-desa administrative. Bagi kami, jika di tengah masa kepemimpinan rezim MBD saat ini tidak ada niat baik mereka untuk memekarkan dusun-dusun, maka pemerintahan MBD saat ini tak lebih dari pemerintahan pandai memberi harapan palsu (PHP) dan pemerintahan kejar pencitraan semata,’’ tuding Lexi ketika dikonfirmasi referensimaluku via ponselnya, Jumat (10/9).
Lexi menyatakan masyarakat dusun-dusun di Kisar khususnya dan di MBD pada umumnya tidak bangga sejuta penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten setempat jika dusun-dusun akhirnya gagal dimekarkan jadi desa-desa definitive. ’’Masyarakat tidak bangga dengan penghargaan ini dan penghargaan itu dari lembaga ini dan lembaga itu. Apa arti semua itu kalau dusun-dusun gagal dimekarkan dan masyarakat masih hidup miskin, apalagi di tengah pandemi virus korona (Covid-19). Jangan hanya berjanji tapi tak mampu mewujudkan janji. Jangan hanya kejar pencitraan tapi masyarakat tetap menderita siang dan malam hari,’’ keluhnya.
Di bagian lain salah satu warga Moa, Izack, juga menilai hal serupa. ’’Masyarakat di kalangan bawah saat ini tidak butuh dihibur pemerintah kabupaten MBD ada dapat penghargaan ini dan penghargaan itu. Yang masyarakat butuhkan saat ini adalah kepastian soal kapan dusun-dusun dimekarkan menjadi desa-desa administrative agar pembangunan dapat merata di seluruh wilayah MBD. Kita selaku masyarakat sudah bosan dengan janji-janji palsu, butuh kejelasan sikap pemkab MBD,’’ kecamnya.
Hingga berita ini diviralkan, Bupati MBD Benjamin Thomas Noach belum berhasil dikonfirmasi dari nomor ponselnya 082239070001. Sekalipun sudah ditelepon berulang kali untuk dikonfirmasi menyangkut keluhan masyarakat dusun-dusun di wilayah perbatasan Republik Indonesia, Australia dan Timor Leste itu. (RM-04/RM-05/RM-01)
Discussion about this post