Referensimaluku.Id.Ambon-Pelayanan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Masohi Ranting Piru Anak Ranting Taniwel yang belum maksimal sehingga memicu pemadaman lampu tak beraturan memantik reaksi negatif masyarakat yang terdiri pemuda dan pelajar Seram Bagian Barat menggelar aksi demo besar-besaran.
Demo bakal digelar di Kantor PT.PLN Anak Ranting Taniwel, Rabu (8/9) besok. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Jhodys Rumahsoal mengakui adanya informasi bakal dilaksanakan aksi demo tersebut. “Secara pribadi dan sebagai anggota dewan saya sambut baik rencana aksi mahasiswa Taniwel Raya berkaitan dengan pelayanan tidak maksimal PT.PLN Anak Ranting setempat”.
Menurut Rumahsoal upaya menjadikan Taniwel prioritas pelayanan listrik telah dilakukan pihaknya dengan semua pemangku kepentingan, namun belum terwujud hingga saat ini.
“Hasil komunikasi saya selaku anggota Komisi I DPRD SBB dengan pihak PT. PLN Cabang Ambon, Cabang Masohi dan Ranting Piru memang ada rencana menjadikan Taniwel sebagai prioritas pelayanan listrik untuk menembusi seluruh daerah pegunungan dan Taniwel Timur.
Dalam beberapa bulan kemarin saya dihubungi wilayah pak Hadi Bachtiar dari Listrik Desa Maluku PT.PLN Wilayah IX setelah melakukan survei di daerah pegununggsn , Taniwel dan Taniwel kota, dan proses pemasangan instalasi dan pelanggan untuk wilayh pegunungan dan Taniwel Timur.
Dua hari lalu setelah dihubungi Pelayanan Listrik Desa PT. PLN Maluku akan mengalokasikan anggaran untuk pemasangan tiang dan instalasi di Niniari Gunung untuk anggaran 2022″. “Hal ini direspons kepala PLN cabang Masohi dan Kepala PLN Ranting Piru , kepala PLN anak ranting Taniwel dan direspons baik anggota Komisi VII DPRI asal Maluku Ibu Mercy Barends untuk menaikan status PLN dan pelayanan listrik untuk wilayah anak ranting Taniwel menjadi normal dan memadai”.
“Di dalamnya penambahan mesin, pelanggan dan pelayanan jaringan untuk bisa mengoperasikan pelayanan listrik selama 24 jam.
Saya minta masyarakat menunggu dan bersabar hingga proses pendekatan antara pemerintah negeri, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena kwenangan ada di pusat. Saya tetap mendorong dan mengawal proses ini sampai ke provinsi dan pemerintah pusat.saya akan kaw ini,” tutupnya. (RM-02)
Discussion about this post