Referensimaluku.Id.Ambon-Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) Maluku Sadam Kelwarani menilai pengunduran diri tiga atlet dari Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Maluku adalah kegagalan Pemerintah Provinsi Maluku dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat. “Persoalan tersebut (pengunduran diri tiga atlet Pelatda Maluku) terindikasi dari ketidakjelasan bonus atlet yang dipolitisasi,” kata Sadam kepada referensimaluku via ponselnya, Minggu (5/9).
Sadam menilai Pemprov Maluku kurang serius dalam merespon persoalan Olahraga terutama menyangkut pemberian jumlah bonus bagi atlet Maluku peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua. “Hari ini lebih kurang tersisa 25 hari lagi pembukaan PON XX 2021 Papua yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2021. Multieven empat tahunan yang bakal digulirkan pada empat klaster yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke tersebut, Provinsi Maluku menyertakan 43 atlet dari 14 cabang olahraga,” terangnya.
Sadam menyatakan sebelumnya atlet Pelatda PON Maluku 46 orang, namun karena politik bonus atlet yang enggan diungkapkan Pemprov Maluku menyebabkan tiga di antaranya dua atlet dari cabor dayung masing-masing Rusdy Ely dan Helmin Hattu dan satu atlet dari cabor wushu yakni Windi Londah mengundurkan diri. “Dua atlet dayung ini terdegradasi lebih awal sebelum masuk pada program pra kompetisi hingga saat ini sudah ada dalam program kompetisi. Jadi dari laporan pelatih dayung, satu atlet mengundurkan diri atas nama Helmin Hattu dan atlet satunya yakni Rusdi Ely yang setelah diberi izin untuk pulang, ternyata tidak kembali lagi mengikuti latihan,.” paparnya.
Sementara terdegradasinya atlet wushu atas nama Winda Londah, otomatis kontingen Maluku akan kehilangan satu nomor yang juga dianggap berpeluang merebut medali di mana untuk cabor wushu, satu nomor pertandingan hanya diikuti 8 peserta. “Olehnya itu, ketika atlet menang di putaran pertama, medali perunggu berada dalam genggaman. Sesuai ketentuan PB PON, ketika terdegradasi tidak lagi ada pergantian atlet,” jelasnya.
“Olahraga merupakan tanggungjawab kita semua, namun untuk pembiayaan pasti disediakan pemerintah baik pusat maupun daerah, apalagi saat ini atlet-atlet Maluku sedang siap siaga menuju PON XX Papua,”. ujarnya.Sadam menambahkan kondisi olahraga Maluku belum cukup baik hingga hari ini. Permasalahan-permasalahan seperti fasilitas olahraga telah lama dipersoalkan, hanya saja Pemerintah Daerah tidak merespon itu dengan baik.Oleh karena kondisi keolahragaan Maluku yang belum baik secara fisik (fasilitas), harusnya pemerintah daerah tidak mempolitisasi bonus atlet untuk merusak potensi atlet kita secara psikis,” tegasnya.
Sadam berharap kepemimpinan Gubernur Murad Ismail dengan jejaring dan networking di pusat yang cukup baik mampu mengantarkan olahraga Maluku lebih baik ke depan. (RM-05)
Discussion about this post