Referensimaluku.id.Ambon– Otonomisasi sangat berdampak bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan memutus rentang kendali pemerintahan antara wilayah satu dengan wilayah lain di dalam satu provinsi.
Akan tetapi sengketa tapal batas menjadi bom waktu di setiap pemekaran daerah otonom baru yang melepaskan diri dari kabupaten induk. Dampak yang begitu terasa adalah sengketa tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah sebagai kabupaten induk yang terbentuk sekira 1956 dengan Seram Bagian Barat sebagai kabupaten pemekaran baru sejak 2003 silam.
Akibat sengketa tersebut mengorbankan Desa Samasuru di Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, yang hingga saat ini tidak terdaftar di Pemerintah Provinsi Maluku. “Gegara masalah tapal batas antara kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat di Desa Samasuru yang berada di Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, tidak terdaftar di provinsi Maluku.
Akibat perebutan batas wilayah korbankan masyarakat Samasuruh, ” jelas Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno pada Rapat Koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Hotel Amanz Rabu (1/9/2021).
Menurut Wagub hingga saat ini Desa Samasuru tidak terdaftar sebagai desa di provinsi Maluku dalam hal ini apakah di Kabupaten Maluku Tengah atau Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Masyarakat Samasuru itu jika mau sekolah, dalam pelayanan pemerintahan dan buat KTP mereka harus pergi ke desa-desa lainnya. Sudah hampir 10 tahun bahkan lebih 10 tahun dana pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah pusat itu tidak pernah sama sekali dirasakan masyarakat Samasuru. Jadi sama saja seakan-akan Samasuru bukan wilayah NKRI lagi”.
“Kita sudah tindak lanjuti lewat kaur hukum, kaur pemerintahan untuk segera dua kabupaten itu di selesaikan dan apakah bisa penerintah provinsi intervensi. Semua itu tentunya harus melalui menteri dalam negeri,” sebut Wagub.
Camat Elpaputih Julis Nahuway, S.STP yang dikonfirmasi referensimaluku. Id via Whatsapp mengungkapkan mengenai Samasuru sebelum pemekaran statusnya merupakan bagian dari Desa Elpaputih, sehingga sampai sekarang masih di bawah pemerintahan Desa Elpaputih. “Hanya saja masyarakat Samasuru sebagian masih memilih Malteng dan sebagian pilih SBB. Jadi bukan karena pemakaran lalu tidak terdaftar,” tutup Nahuway. (RM-04)
Discussion about this post