Referensimaluku.id,- OKP cipayung plus Kota Ambon yang terdiri dari HMI, GMKI, PMKRI, GMNI dan IMM melakukan aksi demonstrasi sebagain bentuk dari Refleksi hari lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Maluku Yang Ke 76 Tahun. Ini juga merupakan bagian dari bentuk protes para mahasiswa karena Maluku sebagai salah satu Provinsi tertua di Indonesia yang umurnya sama dengan NKRI, dimana NKRI resmi memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 agustus 1945 dan berselang dua hari, merupakan hari jadi Provinsi Maluku pada 19 Agustus 1945.
Namun sampai saat ini saat usia bangsa ini sudah tidak lagi muda sebagai negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi, padahal saat terbentuknya hanya berjumlah 8 provinsi, pada saat itu saat dilaksanakan Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya pada tanggal 19 Agustus 1945 saat itu menetapkan Daerah Negara Republik Indonesia dibagi dalam 8 propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur, yakni Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda kecil.
Tetapi pembangunan di timur terkhusunya Maluku masih saja terjadi ketimpangan yang cukup signifikan, DPRD juga dinilai tidak punya daya dorong dan daya dobrak untuk mensukseskan berbagai kebijakan politik anggaran yang ada, bahkan hanya cenderung beriskap duduk diam dan pulang, masing-masing mereka dinilai masih terperangkap dalam ego-ego politik pribadi untuk mengejar elektabilitas bahkan mengejar paket proyek demi menambah pundi-pundi pribadi, sehingga pembangunan terkesan hanya semakin membuat jarak antara yang kaya dan miskin, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin menjerit.
Untuk itu para mahasiswa mempertanyakan sikap DPRD Provinsi Maluku dan cenderung menilai kebijakan percepatan pembangunan Blok Masela, Tambang Gunung Botak, Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port yang dilakukan melalui lobi-lobi politik hanya akan menyengsarakan rakyat Maluku serta memperkaya para pejabat dan investor. Masyarakat Maluku dinilai hanya akan menjadi para pekerja kasar bahkan cenderung menjadi budak para pemilik modal yang hanya mengincar Sumber Daya Alam yang ada dibumi raja-raja ini, sebab membangun proyek fisik tanpa menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia anak Maluku yang mumpuni untuk ditempatkan menjadi tenaga ahli didalam pengelolaan proyek hanya membuat kita semakin menderita dan dijadikan sapih perah.
Sejumlah Spanduk yang dibawakan peserta aksi juga sebagai bentuk kritik keras kepada DPRD Maluku, seperti “Membangun harus dengan konsep bukan dengan dongeng dan Merdeka itu bebas bukan ditindas,”. Sebab Peminjaman dana 700 Milyar dari PT SMI juga dinilai hanya sekedar menghamburkan uang rakyat dan memperkaya kelompok dan golongan serta segelintir orang yang dekat dengan kekuasan pemerintah Provinsi, sebab rakyat tidak merasakan dampak signifikan dari aliran dana misterius tersebut.
Pemerintah Provinsi Maluku dinilai hanya mengejar penghargaan dan penghargaan, padahal rakyat kecil menderita dan harus mengecangkan tali perut semakin kuat, untuk itu DPRD diminta melaksanakan pengawasan bahkan mengawal laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait sejumlah proyek startegis yang sementara dan yang akan dijalankan, serta para wakil rakyat terhormat ini diminta membantu Pemprov melakukan lobi-lobi ke pusat agar kita mendapatkan kucuran dana melalui politik anggaran yang lebih besar agar supaya akselerasi pembangunan dapat digaungkan dan dipercepat, sehingga Maluku bisa sejahtera dan benar-benar Merdeka. (RM-05)
Discussion about this post