Referensimaluku.Id.Ambon-Bonus yang wajib diberikan Pemerintah Provinsi Maluku bukan sekadar memotivasi atlet-atlet daerah ini yang akan turun berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2-13 Oktober 2021.
Jauh lebih penting dari semua itu adalah kesadaran kolektif betapa membentuk seorang atlet potensial tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Jangan dikira bina seorang atlet potensial seperti La Memo, Chelsea Corputty, Alvin Tehupeiory dan lain-lain hanya dalam satu atau dua hari.
Proses itu dimulai saat atlet tersebut masih menjadi kadet, yunior hingga atlet senior. Bayangkan proses itu membutuhkan dan menguras segala-galanya, entah waktu,tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Mungkin bagi pejabat atau orang yang tidak pernah membina atlet dari nol hingga senior mereka akan bilang itu hal mudah, tapi itu tidak demikian dengan pengurus dan pelatih cabang olahraga.
Jadi saya tidak sependapat jika ada yang menilai bonus dapat memotivasi atlet Maluku di PON Papua nanti. Bukan sebatas itu. Sebab membentuk atlet berprestasi tidak bisa secara instan,” tegas Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Maluku Anos Yermis kepada referensimaluku via ponselnya, Minggu (15/8).
Anos menyebutkan jika semua pemangku kepentingan olahraga Maluku berdiri pada satu pijakan bersama di mana bonus merupakan bentuk penghargaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap prestasi atlet maka seyogianya jumlah bonus sudah disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebelum atlet-atlet terbang ke Papua pada pertengahan September 2021. “Wajib jumlah bonus disampaikan Pemprov Maluku sebelum atlet ke PON Papua,” tandas mantan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku.Anos menilai Pemprov Maluku tak memiliki mindset soal bagaimana sulitnya membentuk calon atlet menjadi atlet berprestasi..
“Wujud penghargaan Pemprov Maluku terhadap masa depan atlet ya bonus itu. Jangan sampai gara-gara jumlah bonus yang tidak jelas membuat semangat atlet luntur di saat mereka serius latihan ke PON Papua. Bayangkan provinsi lain seperti Jawa Barat dan Papua berarti mengumumkan jumlah bonus kok kita tidak. Pemerintah Pusat saja berani memberikan bonus Rp 5 miliar kepada atlet peraih emas Olimpiade Tokyo 2020, apalagi kita di daerah,” herannya.
Anos menyebutkan Pemprov Maluku juga tidak berani menjamin masa depan atlet daerah ini yang berprestasi di arena PON. “Ada atlet-atlet Maluku yang mendaftar masuk di Polri tapi gagal karena terkesan Pemprov lepas tangan. Saya salut untuk jajaran TNI-AD dan TNI-AL yang setiap tahun mau menerima atlet-atlet dayung Maluku menjadi anggota tentara.
Hal ini pula yang menyebabkan banyak atlet-atlet kita yang pindah ke daerah-daerah lain dan hebatnya mereka merebut emas untuk daerah lain sementara kita sulit merebut emas,” ulasnya. Anos menyayangkan sikap ambigu Pemprov Maluku terkait jumlah bonus yang wajib diberikan kepada atlet peraih medali PON Papua.
“Kita di Dewan selalu ribut tapi Pemprov pura-pura diam saja. Memang sulit berbicara bagaimana arti bonus bagi seorang atlet yang telah mencurahkan segalanya bagi daerah ini tapi terkesan kurang dihargai pemerintah daerah,” tutupnya kesal. (RM-03/RM-02)
Discussion about this post