Referensimaluku.id- Ambon,- Kekacauan terjadi kembali lagi di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Maluku Tengah, Masohi (12/10/2021), rapat para wakil rakyat tersebut diketahui untuk mendengar pandangan setiap komisi dan fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dibawah Pemerintahan Tuasikal Abua dan Marlatu Leleury, sekaligus untuk penetapan persetujuan oleh masing-masing fraksi, agar dapat mengevaluasi sejauh mana daya serap anggaran dan indeks keberlanjutan pambungan seperti apa yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat laju pembangunan di Kabupaten dengan julukan pamahanunusa tersebut.
Rapat yang dipimpin oleh Demianus Hattu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sekaligus Hatu berperan sebagai Wakil Ketua DPRD Malteng itu, awalnya berjalan dengan tenang dan lancar, namun suasana menjadi tegang ketika kesempatan bicara diberikan kepada Sukri Wailissa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ketika menyampaikan pandangnya terkait laporan tersebut pembicaraan Sukri tiba-tiba dipotong dan dihentikan oleh Hattu, tak terima dirinya belum selesai bicara untuk menyampaikan pokok pikirannya dan tidak dihargai oleh Hattu, maka Sukri pun naik pitam serta marah besar lalu lari mengejar Hatu.
Anggota DPRD yang lain juga sempat terpancing dan membela Sukri sehingga suasana sidang menjadi ribut dan kacau, tetapi sebagian anggota DPRD yakni Jailani Tomagola dari Fraksi Demokrat dan Fatzah Tuankotta dari NasDem bersama rekan-rekan lainnya berusaha untuk mendamaikan dan melerai ketegangan yang terjadi antara kedua rekan mereka.
“Woy beta ada bicara, beta punya hak bicara, kamong hargai orang bicara, ose biadab, kamong biadap, orang bicara itu kamong dengar untuk katong samua punya kepentingan” tegas Sukri dengan nada karas dengan menunjuk Hattu.
Ini juga bukan kali pertama Sukri Wailissa mengamuk, sebelumnya juga Anggota DPRD dari Fraksi PKB ini banting meja dan melakukan interupsi keras ketika melakukan pembahasam penanganan Covid-19 bersama tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pada 30 April 2020, Hal itu lantaran dirinya merasa kesal terhadap kerja pemerintah Malteng yang dinilai lambat dalam menangani dampak virus corona. Ditambah lagi, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal juga jarang hadir dalam rapat penanganan Covid-19.
Namun sampai berita ini diturunkan, suasana ruang rapat gedung DPRD sudah kembali menjadi tenang, dan rapat dapat dilanjutkan untuk mendengar pandangan komisi dan fraksi terkait Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut. (RM-05)
Discussion about this post