Referensimaluku,id-Ambon,- Polemik surat sakti Murad Ismail nomor 424/2364 terkait dukungannya kepada Dr. Drs. Josephus Noya, M.Si selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) yang dilayangkan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Ambon, Ketua Sinode GPM dan Senat UKIM, itu menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan dan publik Maluku, tak terkecuali Civitas Akademika dan Senat Mahasiswa UKIM.
Senat Mahasiswa UKIM pun hari ini, Selasa (10/08/21) bersikap keras dan turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan Kantor Geburnur Maluku, mereka membawah sejumlah poin tuntutan yang menegaskan bahwa UKIM harus bebas dan diselamtkan oleh intervensi pengaruh kekuasaan dan politik praktis, sebab menurut para pendemo posisi Murad Ismail sekarang ini tidak hanya memegang jabatan Gubernur Maluku tetapi juga memegang jabatan politik sebagai Ketua PDIP Maluku, sehingga tidak elok jika orang nomor satu itu harus turun tangan dan ikut campur mengintervensi pemilihan rektor UKIM.
Mahasiswa memaksa untuk bertemu Gubernur agar mereka bisa mendengar penjelasan langsung dari Murad terkait langkah yang diambil Jendral bintang dua tersebut, namun mahasiswa tidak berhasil menemui Murad dan hanya berhasil bertemu langsung dengan Barnabas Orno selaku Wakil Gubernur Maluku yang datang langsung menemui para pendemo di depan pagar kantor Gubernur. Dihadapan Orno mereka meminta agar Pemerintah Provinsi tidak mencampuri urusan internal UKIM, sebab itu merupakan independensi mereka dan jangan dibawah kerena politik, sebab sampai saat ini senat UKIM masih berproses dan belum ada pentahapan untuk menetapkan calon Rektor UKIM, sebab masih dalam proses tahap persiapan dan penjaringan, sehingga langkah Murad yang sudah mendahalui proses senat UKIM tentu menimbulkan berbagai tanda tanya dan terkesan bersifat perintah, sehingga mereka meminta pemerintah daerah Maluku harus menghormati mekanisme yang ada dan harus tahu aturan.
Menanggapi orasi dan tuntutan serta keluhan para mahasiswa tersebut, Orno selaku Wakil Gubenur pun menegaskan bahwa surat tersebut memang benar adanya, dan selaku pihak pemerintah Provinsi Maluku dia meminta maaf akibat kegaduhan yang sudah terjadi dikalangan publik dan internal UKIM akibat dampak dari surat tersebut, tetapi surat tersebut menurut orno tidak bersifat sebagi eksekutor untuk menekan para pemilik suara untuk harus serta merta langsung memili Noya sebagai rektor. Orno pun menuturkan bahwa Noya sendiri yang datang meminta rekomendasi kapada Murad Ismail selaku Gubernur Maluku, dan memang rekomendasi tersebut dibuatkan atas permintaan Noya, menurut Orno Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur juga bersikap terbuka dengan siapa saja dan siapa pun yang datang tentu mereka layani, termasuk Noya.
“Terima kasih banyak karena hari ini ade-ade menyampaikan orasinya dalam kondisi damai, Saya Wakil Gubernur Maluku bersama Pak Gubernur juga, dan pemerintah daerah, kami miminta maaf, rekomendasi tersebut tidak dari sisi Pak Murad sendiri tetapi itu sebagai Gubernur yang berarti mewakili pemerintah daerah, kami perlu klarifikasi bahwa rekomendasi itu karena yang bersangkutan datang meminta, tentunya datang meminta, jadi saya bilang mungkin saja datang meminta, karena terhadap siapapun yang datang pasti dilayani, tapi saya juga menegaskan mewakili pak Gubernur bahwa rekomendasi itu tidak bersikap eksekutorial, dalam statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku juga surat itu bukan merupakan suatu keputusan hukum yang harus dipatuhi dan juga tidak bersifat mengintervensi, jadi anggap saja rekomendasi ini tidak pernah berlaku, jadi ini demi kebaikan dan ketenangan masyarakat di Kota Ambon dan Maluku yang hari ini kita sementara menghadapi covid-19” tegas Orno.
Orno dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur juga secara langsung bersama dengan Sekda, Kadis Kesbangpol dan Kadis Infokom pada hari kemarin Senin (09/08/21) sudah datang ke Kampus UKIM untuk bertemu dengan pimpinan Universitas dan senat, dalam hal ini pihak rektorat untuk mencari jalan keluar, setelah dari UKIM, Orno dan rombngonan juga menuju ke Kantor Sinode untuk bertemu langsung dengan Wakil Ketua Sinode untuk mencari solusi dan jalan keluar. Sehingga Orno berharap hal ini tidak lagi jadi polemik, ini sudah selesai. (RM-05)
Discussion about this post