Referensimaluku.Id.Ambon- Bukan lagi rahasia umum jika mayoritas praktisi olahraga di Maluku menjadikan olahraga ’’lahan mencari makan’’ daripada ladang pengabdian tulus membangun sumber daya manusia daerah ini di bidang olahraga. Bukannya atlet dan pelatih yang seyogianya diperlakukan istimewa bak ’Raja’ dan ’Ratu’ Olahraga, akan tetapi justru sebaliknya pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku dan Satuan Tugas (Satgas) Pekan Olahraga Nasional (PON) XX-2021 Papua diperlakukan ibarat ’Tuan Besar’ yang perlu disembah sujud.
Bayangkan saja untuk persiapan PON XX Papua atlet Maluku diganjar honor Rp.2,8 juta per orang, Pelatih memperoleh Rp.2.850.000,00 ,sedangkan personel Satgas PON XX dikasih honor berkisar Rp. 3-4 juta per orang. Ironisnya, atlet yang akan berlaga di PON XX Papua berjumlah 46 orang, sementara komposisi Satgas PON XX terdiri dari 46 orang. Terbukti apa yang diingatkan praktisi olahraga Maluku Heygel Tengens untuk menghindari ’’Kontingen Baronda’’ atau ’’Pasukan Jalan-jalan’’ di PON XX Papua. ’’Saya sudah mencium bau busuk ini sejak lama kalau kontingen PON Maluku kebanyakan diisi kontingen baronda, hanya bikin habis uang daerah,’’ ingat Heygel langsung dari Jakarta, Kamis (29/7/2021).
Heygel berharap Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno dalam kapasitas Chief de Mission (CdM) Kontingen PON XX harus menyikapi hal ini sebelum terlambat. ’’Banyak orang yang lebih layak tapi disingkirkan dalam kontingen karena tidak sejalan dengan ketua umum KONI Maluku saat ini. Pak Wakil Gubernur Maluku harus berani bersikaplah. Jangan hanya mendengar informasi sepihak,’’ anjur tokoh olahraga Maluku yang vokal ini.
Di bagian lain ’bau busuk’ pengelolaan anggaran KONI Maluku di Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON XX juga dicium Komisi IV DPRD Maluku.
Ketua Komisi IV DPRD Samson Atapary menyerukan kepada Pemerintah Provinsi Maluku agar mengoreksi honor atlet, pelatih dan Satgas PON XX. ’’Bagaimana mungkin Pemerintah Daerah Maluku mengalokasi anggaran atlet untuk PON XX dengan dukungan anggaran yang minim. Atlet dan pelatih diberikan honor yang kecil, sedangkan Satgas mendapat honor yang besar,’’ herannya ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (28/7).
Samson menilai ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran Pelatda PON XX. ’’Atlet yang berangkat ke PON Papua itu cuma 46 orang, tapi Satgas yang ditugaskan lebih kurang 40 orang. Itu berarti 1 atlet ditangani satu orang anggota Satgas. Ini kan namanya pemborosan,’’ papar alumnus Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.
Menurut Samson dalam kajiannya dan penilaiannya selama beberapa bulan terakhir ternyata honor anggota Satgas jauh lebih besar dari honor atlet dan pelatih, padahal subjek untuk kegiatan di PON bukan organisasi KONI Maluku, tapi cabang olahraga terutama di dalamnya atlet dan pelatih.
’’Kalau bicara cabang olahraga berarti atlet, dan di sini itu atlet yang harus diprioritaskan. Atlet itu dia berlatih dari pagi, istirahat siang lanjut latihan di sore hari, dan tidak ada pekerjaan lain, mereka hanya fokus disitu . Nah, mestinya honor mereka itu diperbesar Pemerintah Daerah, ” tekannya.
Samson mengusulkan honor pengurus KONI Maluku dan Satgas PON XX direvisi lagi karena kehadiran orang per orang di KONI Maluku tujuan mulianya untuk mengabdi, bukan cari pekerjaan. ’’Maksud saya orang-orang yang sudah mapan semuanya yang ada di KONI Maluku ini tidak perlu lagi terima seperti itu (honor besar), dan ke depan Pemda harus mengevaluasi hal ini. Orang-orang yang duduk di KONI Maluku adalah benar-benar orang-orang yang mau mengabdi. Jangan duduk di situ (KONI Maluku) mencari dan seakan-akan itu pekerjaan. Hal-hal tidak beres ini yang menyebabkan prestasi olahraga Maluku terus terpuruk dari waktu ke waktu, ” ujarnya. (RM-04/RM-03/RM-01)
Discussion about this post