Referensimaluku.id.Ambon- Sejumlah aliansi pemuda yang tergabung dalam Forum Kapitan Pemuda Peduli Maluku menggelar demo damai meminta Pemerintah Provinsi Maluku menertibkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang tidak terdaftar di Biro Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Provinsi Maluku. Aksi demo itu dilalukan di depan Kantor Gubernur Maluku, Senin (21/6/2021).
Sejumlah Aliansi yang tergabung dalam Forum Kapitan Maluku itu melakukan aksi damai dari depan lokasi Gong Perdamaian Dunia sampai Halaman Kantor Gubernur Maluku.
Aksi merea tersebut disambut baik Aparat Kepolisan dan Satuan Polisi Pamong Praja yang bersiaga di depan halaman kantor Gubernur Maluku.
Ada beberapa poin yang disampaikan langsung pendemo melalui salah satu Perwakilan mereka. Di antaranya “Meminta Sekretaris Provinsi Maluku (Kasrul Selang) atas nama Gubernur Maluku (Murad Ismail) membentuk Tim Kajian melalui Kasdenpol Provinsi Maluku untuk mengevaluasi kedudukan hukum sejumlah Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan tidak terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan”.
“Meminta Sekprov Maluku atas nama Gubernur Maluku menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kapolda Maluku untuk mengkaji dan mendalami surat pemberitahuan aksi demo yang sering mengunakan kapisitas nama-nama Lembaga atau Organisasi untuk kepentingan pribadi sebab ada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang sampai saat ini terindikasi terdapat dualisme kepentingan bahkan lebih.
Untuk hal ini kami berharap setiap surat masuk pemberitahuan aksi di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Leasa wajib melampiri SK, sehingga kebebasan menyampaikan pendapat dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
“Meminta Sekprov Maluku atas nama Gubernur Maluku tegas terhadap OPD-OPD yang bersentuhan langsung dengan kuitansi materi Aksi dapat ditinjau melalui media cetak atau media Online sehingga para pemangku politik terhadap isu-isu unjuk rasa tidak bebas mengoreng-goreng isu yang bertujuan membodohi masyarakat Maluku sehingga membuat kegaduhan publik di Maluku”.
“Demi kenyamanan penyelengaraan Pemerintahan di Provinsi Maluku, maka kami Forum Kapitan Pemuda Peduli Maluku yang tergolong dalamnya. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan Garda NKRI menyarankan Pemerintah Provinsi Maluku senantiasa mengundang pimpinan OKP dan Ormas melalui Humas dan Kesbanpol untuk berdiskusi bersama tentang Isu-isu yan berkembang saat ini sehingga tidak menggangu capaian dan gagasan kinerja dalam semangat membangun Maluku ke depan”.
“Kami Forum Kapitan Pemuda Peduli Maluku siap mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum dan jika menganggu kinerja program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku maka kami siap menjadi Garda terdepan mengawal visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku agar terwujud Maluku yang rukun, damai, adil, demokratis, maju dan sejaterah”.
Setelah selesai menyampaikan poin-poin permintaan tersebut,
Perwakilan atau utusan Gubernur Maluku yang turun dan berhadapan langsung dengan para pendemo menerima permintaan pendemo. Setelah aksi pendemo membubarkan diri. (RM-07)
Discussion about this post