Referensimaluku.id.AMBON – Rapat Koordinasi Pemerintah Desa di wilayah Provinsi Maluku dilakukan virtual melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, di antaranya TA –TPP provinsi Maluku, 11 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Koordinator Pendamping desa 11 kota/kabupaten dan sejumlah tenaga ahli pendamping desa.
Rakor Pemdes dipusatkan di Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/5), dan dibuka resmi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno.
Wagub berharap seluruh peserta Rakor Pemdes dapat mengikuti event tersebut dengan baik dan kemudian menerapkannya di lapangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Maluku Ismael Usemahu mengharapkan melalui Rakor Pemdes dapat dievaluasi seluruh kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait.
Menurut Usemahu digitalisasi penting untuk mempercepat proses pembangunan dengan aplikasi Smartvillage dan Simpel Desa memperkecil jarak rentang kendali dalam mempercepat pembangunan.
Isu-isu yang dibahas Rakor Pemdes tahun ini, antara lain mengenai pencairan dana desa, pengambilan data IDM, pengambilan data SDGs
Salah satu peserta Rakor Pemdes tahun ini dari Kota Tual, Jena Tamher menyambut positif pelaksanaan Rakor Pemdes karena banyak hal yang perlu dibenahi. Dia meminta penegasan mengenai rekomendasi mengenai dana regular pusat, dana desa dan dana Covid-19 sebesar 8 persen. (RM-02)
Discussion about this post