REFERENSIMALUKU.ID, Salah satu tokoh muda Maluku Barat Daya di Jakarta Fredy Ulemlem mendesak Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Maluku dapat mengaudit Dana Desa/Alokasi Dana Desa yang disasarkan di seluruh desa di Pulau Masela, Kecamatan Pulau-pulau Babar, selama lima tahun terakhir.
Selain BPKP, Ulemlem juga mengharapkan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Tiakur dapat mengusut penyaluran DD/ADD di seluruh desa di Pulau Masela karena terindikasi terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). ’’Selama ini penyaluran dan pemanfaatan DD/ADD di seluruh desa di Pulau Masela tidak transparan dan terindikasi KKN. Olehnya saya harap BPKP dapat mengaudit seluruh DD/ADD di sana. Pihak Kejaksaan Negeri di MBD juga harus mengusut kasus penyaluran DD/ADD di desa-desa di Masela agar ada efek jera dan masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan,’’ desak Ulemlem melalui akun fesbuknya sebagaimana dikutip referensimaluku.id, Senin (17/5/2021).
Ulemlem mengungkapkan penyaluran DD/ADD di sebagian besar desa-desa di Masela terindikasi bermasalah, namun sengaja didiamkan. Padahal, masyarakat setempat sangat mendambakan dampak positif di balik penyaluran DD/ADD. ’’Sampai kapan pembungkaman ini terjadi. Masyarakat di Masela sudah muak dengan sandiwara-sandiwara penggerogotan DD/ADD. Kasus-kasus yang ada harus diusut tuntas,’’ ujarnya. (RM-03)
Discussion about this post