Referensimaluku.id. Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Noach dan Wakil Bupati Agustinus Lekwarday Kilikily diingatkan masyarakat agar tidak melupakan janji politik mereka memekarkan dusun-dusun menjadi desa atau desa administrative sebagaimana yang dikampanyekan pemerintahan ini saat pemilihan kepala daerah di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste dan Australia itu pada 9 Desember 2020 silam. Jika janji politik itu tidak ditepati Noach dan Kilikily, hal itu menunjukklan rencana pemekaran dusun-dusun menjadi desa administrative hanya ’’jamu politik murahan’’ Noach dan Kilikily menggapai kekuasaan.
’’Kalau soal perombakkan birokrasi itu hal yang lumrah atau bukal hal baru di bidang birokrasi. Hal yang luar biasa adalah memekarkan dusun-dusun yang sudah puluhan tahun masyarakatnya berteriak meminta pemekaran dari pemerintah,’’ tegas pemuka masyarakat MBD, Herman Siamiloy kepada referensimaluku.id di Ambon, Sabtu (1/5/2021).
Siamiloy tak memungkiri perombakkan birokrasi menjadi kebutuhan penting di birokrasi untuk mendukung peningkatan pelayanan masyarakat Maluku Barat Daya saat ini dan lima tahun ke depan setelah wilayah itu dimekarkan sekira 13 tahun silam menjadi daerah otonom baru. ’’Memang perombakkan birokrasi juga sangat penting untuk menyehatkan birokrasi, karena ada sejumlah pejabat yang mungkin sudah jenuh di posisi mereka saat ini. Tetapi di sisi lain, ada juga sebagian pejabat yang tidak memiliki kapasitas mumpuni dan ditempatkan di bidang yang bukan sesuai kapasitas mereka. Oleh karena itu, perombakkan birokrasi sah-sah saja dilakukan Bupati MBD dan Wakil Bupati MBD di masa 100 hari kerja sejak dilantik Gubernur Maluku pada 26 April lalu,’’ jelas tokoh masyarakat Tounwawan, Moa, Kecamatan Moa, MBD.
Menjelang perombakkan birokrasi, Siamiloy mengusulkan pengisian jabatan lebih mementingkan kualitas figur dan tidak semata-mata karena balas budi pascapilkada Maluku Barat Daya. ’’Prinsipnya jika ingin birokrasi MBD sehat, penempatan pejabat harus objektif dan profesional. Hilangkan sekat-sekat politik yang ada, karena pilkada sudah selesai. Saatnya seluruh pihak dan masyarakat menyatukan komitmen mendukung pemerintahan Pak Oyang (Benjamin Thomas Noach) dan pak Ari (Agustinus Lekwarday) Kilikily membangun MBD agar masyarakat sejahtera dan pembangunan dilaksanakan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati MBD saat ini,’’
Siamiloy menegaskan sekalipun dirinya ikut mendukung suksesnya Noach dan Kilikily ke tampuk kepemimpinan MBD satu dan MBD dua, akan tetapi dirinya akan selalu mengontrol jalannya pemerintahan MBD sesuai visi dan misi serta kebutuhan masyarakat setempat. ’’Salah satu kebutuhan masyarakat MBD yang belum dapat dipenuhi pemerintahan-pemerintahan MBD sebelumnya adalah pemekaran dusun-dusun menjadi desa administrative. Nah, kami berharap pemerintahan pak Oyang dan Pak Arie tidak seperti itu, mereka harus menepati janji memekarkan dusun-dusun menjadi desa administrative. Jika janji politik ini tidak ditepati pemerintahan ini, kami akan terus meminta pertanggungjawaban moril Pak Oyang dan Pak Arie. Kami siap bersama-sama masyarakat akan terus menuntut pemerintahan ini untuk menepati janji politik mereka,’’ tegasnya.
Dalam konsep memekarkan dusun-dusun ke depan, ujar Siamiloy, yang harus diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. ’’Harus berperspektif ke depan di mana kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dalam upaya memekarkan dusun-dusun menjadi desa administrative. Maksudnya jangan lihat ke belakang dan takut melangkah ke depan hanya untuk memelihara gengsi adat dan pengaruh matarumah. Kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi,’’ tutupnya. (RM-04)
Discussion about this post